Kabar Bebas

Berita Hukum, Ekonomi, Sosial, Lingkungan dan Kesehatan

PK Amrozi, Imam Samudera, Muklas

Posted by qidis pada November 4, 2008

Pengajuan PK Perkara Pidana:

A. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali

1.            Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali, dan dapat dikuasakan kepada penasihat hukumnya.

2.            Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan  yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas  alasannya.

3.            Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi jangka  waktu.

4.            Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan peninjauan kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.

5.            Permohonan peninjauan kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau penasihat hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.

6.            Dalam hal terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.

7.            Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada Jaksa.

8.            Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

9.            Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir 8,   terpidana atau ahli warisnya  dapat didampingi oleh penasehat hukum dan  Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.

10.        Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, sesuai dengan pasal 1 ke 6 huruf b  jo pasal 14 huruf  j KUHAP, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan terpidana ke persidangan.

11.        Panitera wajib membuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat  yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.

12.        Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.

13.        Permohonan peninjauan kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:

a)     Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama.

b)    Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon peninjauan kembali berada.

c)     Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan.

d)    Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama.

 

14.       Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.

15.       Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya  disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.

16.       Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.

17.       Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.

18.       Permohonan peninjauan kembali  hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).

Pengajuan PK bukan hanya sekedar mengajukan untuk memperpanjang Eksekusi, bukan hanya menyiasati administrasi peradilan, tapi PK dapat di ajukan sesuai substansinya yaitu ada bukti baru (Novum)

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: