Kabar Bebas

Berita Hukum, Ekonomi, Sosial, Lingkungan dan Kesehatan

INTISARI TINDAK PIDANA PEMILU

Posted by qidis pada November 19, 2008

uu-10-tahun-2008

 

Bahwa Indonesia sebagai negara demokratis, adanya pemilu merupkan suatu keharusan sebagaimana perintah UUD 1945, Indonesia sebagai negara hukum (pasal 1 ayat (3)) UUD 1945, maka pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan pelanggaran terhadap aturan hukum haruslah ditindak dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

 

Pemilu diselenggarakan berlandaskan :

Asas Langsung, dengan asas langsung rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

 

Besifat umum, berarti menjamin kesempatan yang belaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan pekerjaan dan status social.

Bebas, berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

 

Rahasia, berarti di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh Negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihanya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.

 

Jujur dan adil berarti pemilih memberikan suaranya pada surat suara bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

 

Undang-undang No.10 Tahun 2008 tentang pemilu yang di undangkan tanggal 31 Maret 2008 mencabut UU Pemilu sebelumnya dan merupakan pedoman bagi penyelenggara pemilu dan semua pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta memberikan sanksi pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta memberikan sanksi kepada yang menyelenggarakannya dan sanksi pidana tersebut pada hakikatnya adalam untuk mengawal pemilu yang luber dan jurdil tersebut.

 

Tentang perbuatan pidana apa saja yang di kategorikan sebagai tindak pidana pemilu telah di atur secara rinci dalam UU No. 10 tahun 2008 pasal 260 sampai dengan 311, sehingga tindak pidana yang dilakukan dan terjadi dalam rangka pemilu, diluar yang disebut pasal di atas tidak dapat di kategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Sedangkan pengadilan yang memberikan wewenang oleh UU ini untuk menyelesaikan perkara tidak pidana pemilu adalah pengadilan negeri/pengadilan umum, sebagaimana bunyi pasal 252  UU No.10 Tahun 2008 “bahwa pelanggaran pidana pemilu yang diatur dalam UU ini yang penyelesaian dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum” sedangkan hakimnya adalah hakim khusus. Tindak pidana pemilu proses perkaranya maksimal hanya pada tingkat banding, sehingga upaya kasasi dan peninjauan kembali tidak berlaku dalam perkara ini, sebagaimana pada pasal 255 ayat (5) UU No.10 tahun 2008 “bahwa putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mngikat dan tidak ada upaya hukum lain”, maksudnya tidak adanya upaya hukum lain dalam penjelasan UU tersebut adalah upaya kasasi dan peninjauan kembali (PK).

 

——————————————————————————————–

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: