Kabar Bebas

Berita Hukum, Ekonomi, Sosial, Lingkungan dan Kesehatan

Pilkada Bagi Masyarakat Sekitar Hutan

 

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mempertegas bahwa pemilihan Kepala Daerah dan  Wakil  Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala daerah langsung (PILKADAL) adalah yang kali pertama dilaksanakan di Indonesia, tercatat 11 Propinsi, 180 Kabupaten dan 35 Kota Madya mulai bulan Juni ini akan melangsungkan Pilkada. Kini daerah mulai berbenah mempersiapkan pesta demokrasi tersebut. Perdebatan mengenai pengajuan bakal calon oleh partai-partai yang tidak mendapat kursi di DPRD serta pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab antara KPU dan KPUD telah terjawab dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan MK atas uji materiil terhadap undang-undang tentang pemerintah daerah memberikan hak terhadap partai-partai kecil yang perolehan suaranya di DPRD kurang dari batas terendah (electoral threshold) 15 persen dapat mendaftarkan calon untuk ikut dalam pemilihan, dengan cara koalisi. Selain putusan tersebut, MK juga memberikan otoritas penuh kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pilkada. KPUD yang mempunyai otoritas penuh sebagai penyelenggara pilkada mulai mempersiapkan diri dengan menbentuk perangkat-perangkat sesuai dengan PP no 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dana sebagai nafas KPUD menjadi masalah klasik tiap kali penyelenggaraan pemilihan. Nafas yang mulai tersendat-sendat kini terobati dengan semangat dan antosias masyarakat Indonesia yang menyambut pilkadal dengan cukup tinggi. Persoalannya bagaimana demokrasi dipraktekan dalam suatu kumpulan orang-orang atau individu yang kompleks yang bisa di sebut rakyat dan negara.

Dalam suatu negara yang demokratis, keterlibatan rakyat secara langsung merupakan tiang utama dan menjadi suatu keharusan. Kini rakyat diuji untuk memilih pemimpin, pemimpin yang mampu membawa daerah ke arah kehidupan yang lebih baik dan demokratis. Sebagai gagasan, demokrasi itu bisa langgeng, namun pada prakteknya sulit dilaksanakan. Pilkada kali ini merupakan kemenangan bagi rakyat. Rakyat harus menjaga demokrasi yang mulai tumbuh, dengan cara ikut menggunakan kebebasan yang mereka capai dengan susah payah. Bagi masyarakat yang jauh dari informasi karena terhambatnya komunikasi, mungkin tidak begitu perhatian dengan ramainya Pilkada. Namun hal itu akan lain ketika masyarakat yang terisolir tersebut telah berhasil mengorganisir dirinya sendiri, sehingga tahu  masalah dan potensi pada diri masyarakat tersebut.

Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang tinggal disekitar hutan dan secara ekonomi sangat tergantung dengan hutan. Tergantung dalam artian bahwa masyarakat secara langsung memanfaatkan hasil hutan kayu maupun non kayu. Data Departemen Kehutanan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada pertengahan tahun 2000, 30 juta jiwa penduduk Indonesia tergantung dengan hutan. Hutan sebagai lahan produksi, dalam teori ekonomi bahwa lahan atau hutan adalah alat produksi dan manusia adalah tenaga produksi, keduanya melakukan hubungan produksi sehingga menghasilkan komoditi. Sejauh keduanya dapat saling berhubungan maka tidak ada permasalahan, namun menjadi masalah ketika tenaga produksi tidak mempunyai alat produksi, maka tidak akan ada komoditi yang dihasilkan.

Era desentralisasi memberikan penduduk didaerah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan menunjukan identitas dirinya. Masyarakat sekitar hutan dapat lebih mengoptimalkan lahan sebagai alat produksi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan menjaga ekologinya. Di Bolivia, Temuan tahap awal menunjukkan bahwa sistem desentralisasi membawa manfaat bagi banyak penduduk miskin pedesaan dikawasan yang berhutan, termasuk meningkatnya akses terhadap sumberdaya hutan, terbatasnya perambahan hutan oleh perusahaan kayu besar dan peternak, serta banyaknya suara yang dapat ditampung dalam pembuatan keputusan. Meskipun demikian, ada beberapa hambatan utama yang dapat mengurangi nilai pemanfaatan serta pengelolaannya secara lestari, termasuk lemahnya kemampuan teknis lokal, terbatasnya dukungan nasional serta masalah-masalah ke-organisasian yang muncul diantara penebang kayu skala-kecil (CIFOR: 2004).

Terhambatnya akses masyarakat atas hutan (hutan negara) disebabkan beberapa hal, pertama faktor eksternal, yaitu izin dari pemerintah, kedua faktor internal yaitu peralatan yang tradisional. Faktor yang sering muncul adalah izin dari pemerintah. PT Perhutani dan Pengusaha HPH adalah dua raksasa hutan, dengan perlindungan dari pemerintah  menyerobot hutan yang menjadi hak masyarakat adat ataupun masyarakat sekitar hutan. Pengelolaan hutan oleh kedua raksasa tersebut mengakibatkan kondisi hutan yang memprihatinkan, selain itu masyarakat sekitar hutan menjadi kehilangan alat produksi. Pengelolaan sumberdaya hutan sebagai “milik negara” maupun “milik swasta” telah meninggalkan jejak yang sama, yaitu kerusakan lingkungan dan peminggiran masyarakat lokal. Jejak tersebut ditingkat lokal menimbulkan konflik dengan frekuensi kejadian yang cukup signifikan. Kegagalan pembangunan dan industrialisasi kehutanan telah melahirkan konfrontasi antara negara atau pemerintah melalui lembaga-lembaga yang kegiatan-kegiatanya langsung atau tidak langsung berurusan dengan kehidupan masyarakat sekitar maupun didalam hutan. Penetrasi sistem perekonomian yang kapitalistik dan eksploitatif menimbulkan proses-proses pemiskinan sosial-budaya masyarakat adat. Industrialisasi kehutanan yang terjadi pada akhir 60-an dan awal 70-an, melatarbelakangi lahirnya berbagai konsep pengelolaan hutan, antara lain community forestry dan sosial forestry ditahun 70-an yang kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai konsep, yang salah satunya adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Keputusan Menteri Kehutanan No. 31 tahun 2001 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm), memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengusulkan melalui Gubernur untuk menetapkan suatu kawasan hutan dapat dikelola oleh masyarakat. Bupati dapat memberikan izin pengelolaan yaitu izin devinitif dan ijin sementara selama 3-5 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 25 tahun. Kepmen No. 31 tahun 2001, memberikan ruang kepada daerah untuk mensejahterakan rakyat melalui pengelolaan hutan. Dimana masyarakat melalui kelompok-kelompok tani dapat mengelola hutan negara dengan dasar hukum yang jelas. Kepmen No.31 tahun 2001 dapat dijadikan momen bagi masyarakat sekitar hutan untuk menentukan pilihan dalam Pilkada langsung. Bagi daerah yang memiliki hutan cukup luas, misalkan di Kabupaten Gunungkidul Propinsi Yogyakarta,  mayoritas masyarakat tinggal didalam dan disekitar hutan. Momen pilkada dapat dijadikan kontrak politik dengan pasangan calon Bupati, dimana calon Bupati yang memenangkan pilkada diharuskan memberikan pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan. Di negara Nepal, dimana masyarakat yang telah terorganisir menciptakan posisi politik yang kuat. Melalui gerakan community logging, gerakan tersebut dapat berkembang karena memperoleh dukungan politik dari pemerintah lokal dan dukungan dana dari lembaga-lembaga pembangunan internasional serta lembaga-lembaga keuangan dunia. Pada akhirnya pemerintah baru hasil pemilu selalu mendukung gerakan yang berdomisili didalam dan sekitar hutan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: